masukkan script iklan disini
MNi/Bangkalan. Kritis tajam dilontarkan para aktivis yang menamakan diri Gerakan
Rakyat Bangkalan (Gerbang) atas raport merah absensi wakil rakyat yang
dibeberkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bangkalan,Madura kepada
sejumlah awal media baru-baru ini. Gerbang menilai, langkah tersebut sama
halnya dengan membuka aib sendiri, “BK DPRD Kabupaten Bangkalan sama saja membuka
aib sendiri,” ujar Amin mewakili Gerbang saat melakukan audensi dengan Ketua
dan anggota BK di ruang Komisi A DPRD Bangkalan, Senin (11/1/2016).
Menurut Amin, mencuatnya
berita tentang raport merah absensi para anggota dewan di media cetak dan
online beberapa waktu lalu dinilai sangat tendensius dan berbau politik.
Seharusnya, lanjut Amin, kalau memang BK ingin memperbaiki tingkat kehadiran
wakil rakyat, lakukan pendekatan dan tidak diekspos di media, “bukan dengan
cara pongah dan bangga-banggaan menyampaikan raport buruk anggota dewan ke
berbagai media” kata Amin. Hal senada disampaikan Sekretaris Gerbang, Moh Soleh
Said. Menurut Soleh,munculnya berita tersebut menimbulkan gonjang-ganjing dan
kehawatiran di tengah masyarakat Bangkalan, “seharusnya para wakil rakyat itu menjaga
stabilitas politik di Kabupaten Bangkalan dan mengontrol ego masing-masing, dan
lain kali kalau bisa absensi jangan diinformasikan keluar sampai menggelar
jumpa pers segala, usahakan perbaiki di internal dulu,” saran Moh Soleh Said.
Sementara itu Ketua BK,
Rokib mengklarifikasi pendapat pengurus Gerbang tersebut. Menurut Rokib,
pihaknya bukan menggelar jumpa pers, tapi sidang terbuka yang saat itu
kebetulan dihadiri awak media. Di lain pihak, Rokib juga menjelaskan bahwa
rapat BK saat itu dimaksudkan agar kedepannya wakil rakyat bisa lebih tertib
dan rajin, lebih-lebih pada saat digelar sidang komisi atau bahkan sidang
paripurna, “evaluasi absensi yag dilakukan BK semata-mata agar di tahun 2016
ini para anggota dewan lebih rajin lagi menghadiri sidang-sidang yang digelar sehingga
tidak sampai mengganggu agenda yang telah ditata sebelumnya,” papar Rokib. Hal yang
sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdulrahman. Menurut Abdulrahman,
tingkat kehadiran dan absensi anggota dewan pada tahun 2015 menurun, akibatnya,berkali-kali
menggelar sidang paripurna selalu ditunda, bahkan sering diskors hanya untuk
menunggu kehadiran anggota dewan. “perlu kami tegaskan, bahwa koreksi dan
evaluasi tingkat kehadiran wakil rakyat 2015 murni sebagai bentuk perbaikan ke
dalam, tidak ada tendensi apa-apa, apalagi bermuatan politik,” pungkas Abdulrahman./Nasiruddin
