masukkan script iklan disini
METRONEWSINDONESIA, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P) Hasto Kristyanto memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam koalisi
kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Menurut dia, Megawati memberikan keleluasaan bagi para kader
untuk membangun kerja sama dengan partai politik lain.
“Tidak, Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis, beliau
memberikan kebijakan-kebijakan dasar kemudian kami terjemahkan kebijakan
tersebut,” ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, seperti
dikutip POS METRO, Rabu (10/8/2016).
Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH
sebelumnya turut hadir dalam pertemuan dengan enam partai lain, yakni Gerindra,
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai
Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Hasto mengakui, keputusan politik PDI-P mengacu pada
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memberi mandat kepada
Megawati Untuk mengambil keputusan.
Namun, karena Megawati memberikan keleluasaan kepada para
kader itulah maka yang diputuskan DPD PDI-P DKI Jakarta merupakan bagian dari
tugas.
“Jadi ini kami kan setiap dewan pimpinan daerah punya mandat
untuk melakukan tugas-tugas membangun kerjasama dengan partai politik” kata
dia.
Ia menambahkan, dibentuknya koalisi kekeluargaan merupakan
gagasan yang baik. Koalisi tersebut, kata Hasto, didasarkan pada
prinsip-prinsip saling mendukung antara yang kuat dan yang lemah.
Prinsip ini seringkali dilupakan dalam kehidupan, namun
koalisi kekeluargaan justru menerapkannya dalam berpolitik.
“Sehingga meskipun di antara partai politik berkompetisi,
tetapi kami juga berdialog untuk menyepakati hal hal yang fundamental untuk
bangsa ini,” kata dia. [intelijen]
