masukkan script iklan disini
JAKARTA, [MNI] — Polri berkomitmen
turut serta memajukan perekonomian Tanah Air. Hal tersebut menyusul
dikeluarkannya sejumlah paket kebijakan ekonomi oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/9/2015) ini.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, bentuk keikutsertaan Polri itu ialah dengan mengawal proses pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah atau kementerian dari unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, bentuk keikutsertaan Polri itu ialah dengan mengawal proses pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah atau kementerian dari unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
"Misalnya
seperti yang kita usut di Pelabuhan Tanjung Priok. Itu kan yang memengaruhi
ekonomi kita. Kita kawal penuh yang begitu," ujar Badrodin seperti dikutip
metronewsindonesia.com (MNI) dari Kompas.com, Rabu.
"Ada juga yang
lainnya, misalnya membangun proyek-proyek infrastruktur, tetapi tidak jadi-jadi
atau tidak sesuai perencanaan. Hukum di situ harus ditegakkan," kata dia.
Badrodin mengatakan,
penegakan hukum demi kemajuan ekonomi seharusnya tidak diinterpretasikan
sebagai sesuatu hal yang menakutkan bagi kalangan pengusaha, pembuat, atau
pelaksana kebijakan.
"Tujuan
penegakan hukum ada tiga. Demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah,
kemanfaatan ini yang ujung-ujungnya itu harus demi kesejahteraan rakyat. Bukan
malah jadi menakutkan," kata Badrodin.
Lagipula, selama
proses pembangunan dilakukan sesuai prosedur, tak ada yang perlu ditakutkan, khususnya
terkait penegakan hukum [Kompas.com/MNI]
Editor: AMalikasyari